PURWAKARTA | Kegiatan body rafting yang diikuti oleh Sekretaris dan Bendahara Desa se-Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, pada Rabu, 21 Januari 2026, menjadi perhatian publik. Kegiatan tersebut dipertanyakan karena diduga dilaksanakan pada jam kerja serta belum jelas status dan urgensinya.
Pengamat publik, Murfito, menilai perlu adanya penjelasan terbuka terkait kegiatan tersebut, khususnya apakah merupakan agenda resmi kedinasan atau kegiatan rekreasi yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pemerintahan desa.
“Publik berhak mengetahui dasar pelaksanaan kegiatan ini. Jika memang merupakan kegiatan resmi, seharusnya dilengkapi dengan surat perintah, undangan, serta agenda yang jelas, termasuk siapa yang menginstruksikan dan apa tujuan kegiatannya, terlebih jika dilaksanakan pada jam kerja,” ujar Murfito, Kamis (29/1/2026).
Awak media mencoba mengkonfirmasi Camat Campaka, Diki. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada penjelasan resmi terkait apakah kegiatan yang diikuti para sekretaris dan bendahara desa tersebut merupakan bagian dari tugas kedinasan atau agenda rutin tahunan.
Selain status kegiatan, Murfito juga menyoroti aspek pembiayaan. Ia mempertanyakan apakah kegiatan tersebut dibiayai melalui APBDes, anggaran kecamatan atau kabupaten, maupun berasal dari iuran pribadi peserta, serta apakah penggunaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aspek pelayanan publik turut menjadi perhatian, terutama terkait jaminan bahwa pelayanan administrasi desa tetap berjalan optimal selama kegiatan berlangsung, serta sejauh mana informasi terkait kegiatan tersebut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Sebagai bentuk penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi, Murfito mendorong Inspektorat Kabupaten Purwakarta serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi kepada desa-desa di Kecamatan Campaka terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. (tw)
