PURWAKARTA | Ratusan mahasiswa bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Menggugat menggelar aksi demonstrasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin (1/9/2025).
Aksi dimulai sekitar pukul 14.30 WIB dengan memblokade jalan di pertigaan Ciganea, kemudian dilanjutkan dengan long march menuju Kantor DPRD Purwakarta. Massa menyuarakan keprihatinan atas situasi bangsa yang dinilai sedang menghadapi krisis multidimensi ekonomi, sosial, dan politik.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyoroti memburuknya kondisi ekonomi, meningkatnya kesenjangan sosial, dan merosotnya kepercayaan publik terhadap para pemimpin. Aksi ini disebut sebagai akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Yudha Dawami Abdas, penanggung jawab aksi, menyatakan bahwa mahalnya harga kebutuhan pokok, menurunnya daya beli masyarakat, serta ketimpangan sosial yang makin mencolok telah menekan kehidupan rakyat kecil. Di sisi lain, gaya hidup mewah sebagian pejabat dinilai mencederai rasa keadilan publik.
“Tuntutan penghapusan fasilitas istimewa, peninjauan ulang tunjangan parlemen, hingga desakan reformasi kebijakan ekonomi bukan sekadar suara mahasiswa dan buruh, melainkan teriakan nurani bangsa yang merasa dikhianati,” ujar Yudha.
Aliansi menuntut agar para pemangku kebijakan di pusat maupun daerah tidak lagi menutup mata terhadap realita di lapangan. DPR dan DPRD sebagai representasi rakyat diminta untuk bersikap proaktif dalam memperjuangkan kepentingan publik, bukan justru terlena dalam kenyamanan jabatan dan fasilitas.
Pemerintah eksekutif juga didesak agar berani menyentuh akar persoalan, termasuk melakukan reformasi anggaran serta penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi.
Tuntutan Konkret Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa:
1. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai komitmen serius dalam pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara yang dirampas oleh pejabat dan oligarki.
2. Mendorong reformasi Polri agar menjadi lembaga yang lebih humanis dan berpihak kepada rakyat, bukan bersikap represif terhadap gerakan masyarakat sipil.
3. Menuntut DPRD Purwakarta menyusun Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang terukur, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat bukan sekadar pemenuhan formalitas.
4. Mewajibkan DPRD mempublikasikan laporan kinerja secara rutin dan membuka akses partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan.
5. Mengoptimalkan peran DPRD sebagai mandataris rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat, bukan hanya sebagai pelengkap kekuasaan eksekutif.
Aksi ini menjadi penegasan bahwa rakyat menuntut respons yang serius, terbuka, dan solutif dari para pemimpinnya. Aliansi memperingatkan, apabila sikap abai terus berlanjut, krisis legitimasi terhadap institusi negara akan semakin dalam.
“Kini saatnya para pemimpin menentukan sikap: berdiri bersama rakyat, atau sekadar menjaga kursi kekuasaan,” tegas Yudha.
DPRD Menanggapi Aspirasi
Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami, bersama para Wakil Ketua dan sejumlah anggota dewan, hadir menemui langsung perwakilan demonstran. Pertemuan dilakukan di halaman Gedung DPRD dengan pengamanan dari aparat TNI dan Polri.
Meskipun aksi berlangsung dengan tensi tinggi, situasi tetap kondusif hingga berakhir sekitar pukul 17.30 WIB. Di lokasi, masih terlihat sisa-sisa ban terbakar dan spanduk berisi tuntutan aksi. (guh)
